Peraturan Per-Undang Undangan terkait Pegawai Negeri Sipil Pokok-pokok Kepegawaian RUU_Tentang_Aparatur_Sipil_Negara
KEPUTUSAN BKN BERSIFAT KEBIJAKAN
- UU 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Download==> DIRUBAH Dengan UU 43 TAHUN 1999 TTG PERUBAHAN ATAS UU 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Download
- PP NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS Download
- PP NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Download==> DIUBAH DENGAN PP 54 TAHUN 2003 Download
- PP NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download==> DIUBAH DENGAN PP 11 TAHUN 2002 Download
- PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS Download ==> DIUBAH DENGAN PP 12 TAHUN 2002 DownloadKETENTUAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PNSKEPUTUSAN-KEPALA-BKN-No.-12-TAHUN-2002-TENTANG-KETENTUAN-PELAKSANAAN-PP-No-99-TAHUN-2000-TENTANG-KENAIKAN-PANGKAT-PNS-SEBAGAIMANA-TELAH-DIUBAH-DENGAN-PP-NOMOR-12-TAHUN-2002
- PP NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL Download ==> DIUBAH DENGAN PP 13 TAHUN 2002 DownloadPERATURAN KEPALA BKN No. 13 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL Bag. 1 Batang Tubuh; Bag. 2 Lampiran
- PP NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNSDownload
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANGPEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI PP-No-4-tahun-1966
- PP 53 tahun 2010 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download NEW Tabel RINGKAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS BESERTA HUKUMANNYA Download pp_30_80 TTG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Lama)
- PERATURAN KEPALA BKN No. 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP 53TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS (Part 1) ; (Part 2) ; (Part 3) Dengan berlakunya PERKA BKN 21, maka SE BAKN No. 23/SE/1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS (==>TIDAK BERLAKU LAGI tmt 01 OKTOBER 2010) Cth SK teguran tertulis SURAT-KEPUTUSAN-HUKUMAN-DISIPLIN-PNS-an.-xYZ
- PP 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS Download ==> DIRUBAH DENGAN PP 63 TAHUN 2009 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TTG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
- PP 10 TAHUN 1979 TENTANG DP3 PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
- PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Download
- SURAT EDARAN BAKN NO. 03 TAHUN 1980 TTG DUK PNS Download
- BATAS USIA PENSIUN PNS : PP 32 tahun 1979 ttg Pensiun PNS Download ==> PEROBAHAN KEDUA PP 65 TAHUN 2008 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PNS ==> PEROBAHAN KETIGA ATAS PP 32 TAHUN 1979 PP No. 44 TAHUN 2011 TTG PEMBERHENTIAN PNS
- Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.80-9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II==serta Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.45-3/99 tentang Pemberian Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Struktural Eselon I dan II SURAT BKN TENTANG BUP ESELON I dan II
- Surat Edaran Menkes No. KP.01.02.3.1.A.1425 tentang Penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) dan penyelesaian administrasi Pensiun Pejabat PNS Pusat di lingkungan Kemenkes RI BUP ESELON II KEMENKES
- PP_24_76 TTG TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
- PERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL PNS, TNI dan POLRI Download
- Gaji-Pokok-PNS-TNI-Dan-POLRI-Plus-Tunjangan-Struktural-MasingMasing Tabel Daftar Gaji Tahun 2010 : Tabel Gaji Pokok PNS TNI dan POLRI PP 25, 26 dan 27 tahun 2010
- Tabel Daftar Gaji Tahun 2012 (LAMPIRAN PP 15, 16 dan 17 TAHUN 2012) DOWNLOAD FILE
- PP 25 tahun 2010 Perobahan ke 12 PP 7 thn 1977 ttg Peraturan Gaji PNSTabel Terbaru Gaji PNS PP 11, 12 dan 13 Tahun 2011: Lampiran PP 11, 12 dan 13 Tahun 2011 tentang GAJI PNS, TNI DAN POLRI
- SE kabakn 08_SE_83 ttg izin perkawinan pns
- sekabakn48_+SE_90 ttg ijin perkawinan dan perceraian PNS
- Peraturan Legalisir Ijazah
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Standar kompetensi jabatan struktural kep_bkn_43_2001
- Jabatan Struktural : MEKANISME PENEMPATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
- Penunjukan PNS Sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Nomor: K.26.-3/V.5-10/99 Penunjukan PLH
- Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Nomor: K.26.-20/V.24-25/99 Tata Cara pengangkatan PNS Sebagai PLT
KEPUTUSAN BKN
SURAT BKN K26-30/V.201-1/99 TTG PENCABUTAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL SETINGKAT LEBIH TINGGI, YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2081_SURAT BKN K2630V201199
No comments:
Post a Comment